DPRD Kaltim Dorong Percepatan Pemerataan Pembangunan

KEMBARA TIMUR – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) masih memiliki banyak PR dalam upaya pemerataan pembangunan. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono.

Menurutnya, pemerataan pembangunan terus digenjot di seluruh kabupaten/kota, akan tetapi keterbatasan kewenangan dan anggaran menjadi faktor utama sehingga berjalan lamban.

“Keterbatasan anggaran dan kewenangan menjadi faktor utama terhambatnya pemerataan pembangunan. Terlebih bicara infrastruktur, masyarakat yang paling merasa dampaknya,” kata dia.

Dikatakan bahwa sokongan pemerintah pusat sangat diperlukan guna melakukan percepatan pembangunan dalam arti luas terutama infrastruktur yang bersentuhan langsung kepada masyarakat.

Ia mencontohkan, seperti jalan berstatus pemerintah pusat banyak memerlukan perbaikan di sejumlah daerah, masih ada kawasan yang belum teraliri listrik PLN, dan masih banyak lainnya yang merupakan kewenangan pusat.

“Wilayah Kaltim ini luas sekali, pembangunan terus dilakukan secara bertahap karena anggaran juga terbatas, sebab itu diperlukan dukungan pemerintah pusat terlebih pada kawasan pedesaan dan perbatasan,” sebutnya.

Tentunya, lanjut dia, pihaknya berharap APBN bisa bersinergi dengan APBD dalam membiayai program pembangunan. Efeknya luas akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, banyaknya investasi yang masuk, hingga peningkatan SDM.

“Melalui komunikasi yang intensif, lanjut dia, maka potensi terjadinya ketidakselarasan program dapat dihindari. Yaitu ketidak sesuaian kebutuhan Kaltim dengan program yang dianggarkan oleh pemerintah pusat,” tutupnya. (adv/y).