DPRD Kaltim Tekankan CSR Tambang Harus Jangkau Kesehatan di Wilayah 3T

KEMBARA TIMUR – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penyaluran corporate social responsibility (CSR) pada sektor kesehatan, terutama infrastruktur kesehatan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Hal itu disebutkan oleh Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur M. Udin, menurutnya semua perusahaan tambang di Provinsi Kaltim harus dapat memaksimalkan penyaluran CSR tepat sasaran untuk Kesehatan utamanya di wilayah 3T.

“Perusahaan tambang harus lebih peduli dengan kondisi kesehatan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Mereka jangan hanya mengejar keuntungan, tapi juga bertanggung jawab sosial,” kata Udin, Jumat (10/11/2023).

Dijelaskan dia, fasilitas kesehatan masyarakat di Kaltim masih membutuhkan perhatian khusus. Terutama di wilayah 3T. Umumnya di wilayah tersebut masih banyak daerah yang kekurangan fasilitas dan tenaga kesehatan memadai.

“Kita lihat saja di beberapa daerah yang sangat jauh dan kepulauan misalnya fasilitas layanan puskesmas yang belum memiliki tenaga kesehatan yang memadai, seperti di Kutai Timur dan Berau,” katanya.

Padahal, lanjut dia, Kutai Timur adalah salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia. Tentunya hal itu membuat DPRD Kaltim wajib memberi masukan, mengingat kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan dengan tingkat kesehatannya.

“Harusnya, perusahaan tambang yang ada di sana bisa membantu pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Legislator daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang itu menegaskan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Sehingga perlu terus diperbaiki dan diperluas akses pelayanan-nya di seluruh Kaltim.

“Kalau kondisi kesehatan masyarakat baik, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Pemerintah provinsi didukung pihak swasta memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan dana dan sumber daya fasilitas kesehatan yang memadai,” ujarnya.

Dia berjanji akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran kesehatan, termasuk dari CSR perusahaan tambang.

“Kami juga akan mendorong pemerintah provinsi untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan perusahaan tambang untuk bersinergi dalam membangun sektor kesehatan di Kaltim,” pungkasnya.(adv/y).