KEMBARATIMUR – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim) Basti Sangga Langi menyampaikan kekhawatirannya atas serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 yang masih sangat rendah. Ia menilai pemerintah daerah tidak korporatif, bahkan tidak serius mengelola anggaran.
“Kami dari fraksi AKB (Fraksi Amanat Keadilan Berkarya) menilai bahwa tidak ada keseriusan dari pemerintah, sehingga penyerapan anggaran 2023 ini bisa terlambat pengerjaannya. Kami minta pemerintah secepatnya mencari solusi terkait hal ini,” ucap Basti, Senin (25/07/2023).
Dalam kegiatan rakor, kata Basti, Dinas PU dan Perkim menyampaikan alasan keterlambatan penyerapan anggaran APBD 2023 disebabkan kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).
“Kalau terkait SDM, kenapa tidak di sekolahkan sejak awal, kan permasalahan ini sudah lama dan kami selalu mengingatkan. Jangan terus alasan masalah SDM, kalau bisa di sekolahkan yah disekolahkan kalau memang perlu,” ujarnya.
Menurutnya, alasan yang disampaikan oleh Dinas PU dan Perkim tidak bisa bisa diterima secara akal sehat, karena permasalahan SDM tersebut sudah dua tahun lalu juga menjadi alasan dari kedua dinas tersebut.
“Alasannya itu sudah berulang-ulang, jadi artinya kalau memang perlu disekolahkan yah sekolahkan orang-orangnya supaya dapat sertifikasi, kalau memang itu menjadi persyaratan bisa menjadi PPK,” paparnya.
Ditanya mengenai kehadiran Disdikbud Kutim dalam rakor itu, Basti mengungkapkan bahwa hanya mempertanyakan mengenai program beasiswa. Namun terkait infrastuktur, Ia menilai Disdikbud Kutim telah menjalankan sesuai rencana awal.
“Saya pikir Program mereka (Disdikbud) telah berjalan, jadi tidak ada masalah. Ini hanya Perkim dan dinas PU saja terkait kekurangan SDM,” ungkapnya.
Dirinya berharap Dinas PU dan Perkim bisa menjalankan program sebelum pengesahan APBD perubahan dilakukan, karena dikhawatirkan tidak maksimal dalam pekerjaannya dan akan menjadi boomerang bagi pemerintah.
“Kami harap ini tidak terjadi lagi, kalau nantinya bersamaan dengan anggaran perubahan, saya pikir ini tidak akan maksimal dan banyak yang akan menjadi Silpa. Kita inginkan itu tidak ada lagi Silpa, sehingga Pemerintah harus mencari solusi agar uang ini dibelanjakan semua,” tandasnya.(adv/Ita).
