Ribuan Calon Siswa SMA/SMK di Kutim Terancam Tidak Tertampung Masuk Sekolah, DPRD Bilang Begini
KEMBARATIMUR – Keterbatasan dan daya tampung bagi siswa SMA/SMK menjadi masalah dalam rancangan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Kutai Timur di Tahun 2023.
Berdasarkan data yang diperoleh DPRD Kutim, terdapat 5000 siswa SMP sederajat di Kutim yang lulus sekolah tahun ini dan diperkirakan akan masuk SMA/SMK. Sedangkan kuota sekolah sekolah SMA sederajat di Kutim hanya bisa menampung sekitar 3000 siswa lebih.
Dengan demikian, ada sekitar 2000 calon siswa SMA/SMK yang terancam tidak tertampung.
Anggota DPRD Kutim, Piter Palinggi menuturkan perihal daya tampung bagi siswa ajaran baru ini, selalu menjadi masalah di tiap tahunnya.
“Tahun ini siswa SMP sederajat di Kutim yang lulus sekolah, berkisar 5000 lebih. Sedangkan kuota sekolah sekolah SMA sederajat di Kutim hanya bisa menampung sekitar 3000 siswa lebih saja. Terus mau dikemanakan siswa sisanya,” ujar Piter Palinggi saat RDP di ruang hearing DPRD Kutim, Rabu (5/7/2023).
Piter Palinggi meminta Kepala UPT 2 Disdik Provinsi yang membawahi Kutim dan Bontang untuk segera berkoordinasi dengan Disdik Kaltim sehingga menemukan solusi terkait keterbatasan daya tampung tersebut.
“Saya minta kepada kepala UPT 2 Disdik Provinsi yang membawahi Kutim dan Bontang segera berkoordinasi kepada Kadis Pendidikan Provinsi, bagaimana jalan keluarnya kerena mereka harus bersekolah,” imbuhnya.
Ia menyebut SMA/SMK sederajat kewenangan Pemprov, termasuk dalam pembangunan gedung sekolah dan lainnya.
“Karena kita ketahui SMA sederajat yang mengatur dari dinas Provinsi, baik itu dari segi pembangunan gedung sekolahnya dan lainnya,” jelas Piter Palinggi.
Legislator Partai Nasdem ini menilai situasi ini bersifat mendesak, butuh perhatian serius agar siswa di Kutim dapat bersekolah. Meskipun harus mendirikan tenda sebagai pengganti ruang kelas.
“Kalo memang harus didirikan tenda untuk tambahan ruang kelas kami siap bantu koordinasi ke BPBD untuk mendirikan tenda, karena memang begini kondisi di Kutim sangat terbatas ruang kelasnya. Tidak mungkin kita membiarkan anak anak kita tidak sekolah,” pinta Piter Palinggi. (adv).
