KALIMANTAN TIMUR — Masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) kembali menjadi perhatian setelah Presiden Prabowo Subianto tidak menyebut IKN secara khusus dalam delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) pada RAPBN 2027.
Dalam pidato penyampaian RAPBN 2027 pada 14 Agustus 2026, Prabowo menyebut delapan prioritas pemerintah, yakni kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur-perumahan-ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan. IKN tidak disebut sebagai program tersendiri.
Situasi itu sempat memunculkan pertanyaan baru: apakah pembangunan IKN mulai kehilangan prioritas?
Namun, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memberikan penjelasan berbeda.
Menurut Basuki, tidak disebutnya IKN secara khusus bukan berarti pembangunan dihentikan atau ditinggalkan pemerintah. IKN, kata dia, masuk dalam klaster pembangunan infrastruktur dan kewilayahan sehingga tidak perlu dicantumkan sebagai program terpisah.
“Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri,” ujar Basuki di IKN, 15 Agustus 2026.
Rp6,7 Triliun untuk IKN pada 2027
Indikasi bahwa pembangunan IKN masih berlanjut terlihat dari pagu indikatif yang disiapkan dalam RAPBN 2027.
OIKN mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp6,7 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp5,3 triliun akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan kompleks legislatif dan yudikatif.
Anggaran itu menjadi penting karena pembangunan pusat pemerintahan merupakan salah satu bagian utama dari rencana menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia.
Pemerintah sebelumnya juga menegaskan pembangunan fasilitas legislatif dan yudikatif terus dipercepat. Sekretariat Kabinet mencatat Presiden Prabowo telah meminta agar fasilitas tersebut dikebut dengan harapan dapat selesai pada 2028.
Artinya, meski nama IKN tidak muncul sebagai prioritas tersendiri dalam pidato RAPBN 2027, proyek fisiknya masih memiliki jalur pembiayaan.
Dana Rp48 Triliun Masih Berjalan
Basuki juga memastikan komitmen pendanaan pembangunan IKN sebesar Rp48 triliun yang sebelumnya dijanjikan pemerintah mulai dicairkan secara bertahap sejak 2025.
Menurut Basuki, pencairan telah dilakukan sekitar Rp10 triliun pada 2025 dan sekitar Rp6 triliun pada 2026, dengan kemungkinan adanya tambahan anggaran pada 2027.
Namun, tantangan IKN ke depan bukan hanya soal seberapa besar uang negara yang dikucurkan.
Pertanyaan yang lebih besar adalah: seberapa cepat IKN mampu berubah dari kawasan pembangunan menjadi kota yang benar-benar hidup?
Investor Mulai Masuk
Di titik inilah perkembangan investasi menjadi salah satu indikator penting.
OIKN mencatat komitmen realisasi investasi swasta di IKN telah mencapai Rp74,54 triliun hingga 7 Agustus 2026, berasal dari 67 investor dalam dan luar negeri. Selain investasi swasta, proyek melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) tercatat mencapai sekitar Rp134,22 triliun.
Sejumlah proyek juga mulai bergerak.
Investor asal China, misalnya, menyiapkan investasi sekitar Rp1,25 triliun untuk pembangunan empat tower apartemen. Lebih dari 100 unit bahkan disebut telah dipesan.
Investor Korea Selatan juga menyiapkan investasi sekitar Rp2,5 triliun. Sementara Lion Group berencana mengembangkan pusat pelatihan sekaligus fasilitas perawatan pesawat atau MRO di sekitar Bandara IKN.
Di sektor properti dan hiburan, sejumlah proyek lain mulai disiapkan, termasuk kawasan hunian, Taman Safari, restoran, hingga bioskop dan pusat kuliner yang ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2026.
Jika proyek-proyek tersebut benar-benar terealisasi, wajah IKN perlahan akan bergeser dari sekadar kawasan konstruksi menjadi sebuah ekosistem perkotaan.
Tantangan Terbesar: Membuat IKN Hidup
Di balik berbagai angka investasi tersebut, tantangan IKN sebenarnya semakin bergeser.
Pada fase awal, pertanyaannya adalah apakah pemerintah mampu membangun gedung, jalan, kawasan pemerintahan dan infrastruktur dasar.
Kini pertanyaannya berubah menjadi: apakah orang akan tinggal, bekerja, berusaha dan menghabiskan waktunya di IKN?
Kota tidak cukup hanya memiliki gedung pemerintahan.
IKN membutuhkan aktivitas ekonomi, pusat perdagangan, hunian, pendidikan, hiburan, transportasi, pelayanan publik dan masyarakat yang tinggal secara permanen.
Karena itu, masuknya investor swasta menjadi salah satu bagian penting dari masa depan Nusantara.
Basuki sendiri menyebut pembiayaan IKN berjalan melalui empat skema, yakni APBN, KPBU, investasi swasta dan hibah.
Dari Proyek Negara Menjadi Kota Baru
Pemerintah juga mulai memasuki tahap yang lebih kompleks: mengelola aset yang sudah dibangun.
OIKN memperkirakan kebutuhan pengelolaan dan pemeliharaan aset IKN mencapai sekitar Rp500 miliar per tahun. Angka ini muncul seiring semakin banyaknya aset yang diserahkan kementerian dan lembaga kepada OIKN.
Ini menunjukkan bahwa tantangan IKN tidak berhenti ketika pembangunan selesai.
Gedung yang sudah berdiri membutuhkan biaya pemeliharaan. Infrastruktur membutuhkan pengoperasian. Kawasan membutuhkan aktivitas ekonomi. Dan seluruh ekosistem tersebut membutuhkan penghuni.
Masa Depan IKN Ada di Titik Ini
Dengan kondisi tersebut, masa depan IKN pada 2027 tampaknya bukan lagi sekadar soal “dilanjutkan atau tidak”.
Anggaran masih tersedia. Pembangunan legislatif dan yudikatif terus berjalan. Investasi swasta mulai masuk. Pemerintah juga masih mendorong pembangunan fasilitas pemerintahan.
Tetapi ukuran keberhasilan IKN ke depan akan semakin ditentukan oleh hal yang lebih sederhana: apakah Nusantara benar-benar menjadi kota yang hidup.
Tidak disebutnya IKN dalam delapan prioritas RAPBN 2027 memang memunculkan tanda tanya. Namun data anggaran dan investasi terbaru menunjukkan proyek tersebut belum berhenti.
Justru fase berikutnya bisa menjadi fase paling menentukan.
IKN tidak lagi hanya dituntut untuk terlihat megah dari udara. Nusantara harus membuktikan bahwa ia mampu hidup di darat.(*)