SAMARINDA — Angka kemiskinan di Kalimantan Timur memang turun. Namun di balik statistik itu terselip satu pertanyaan yang lebih sederhana: cukupkah Rp935 ribu untuk memenuhi kebutuhan hidup satu orang selama sebulan?
Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur menetapkan Garis Kemiskinan (GK) pada Maret 2026 sebesar Rp935.662 per kapita per bulan. Angka tersebut menjadi salah satu acuan BPS dalam menentukan penduduk yang masuk kategori miskin.
Jika dibagi rata selama 30 hari, nilainya sekitar Rp31 ribu per orang per hari. Namun angka tersebut bukan batas upah atau pendapatan seseorang. Garis kemiskinan BPS merupakan ukuran pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan.
Dari angka Rp935.662 tersebut, kebutuhan makanan menyumbang Rp657.426 atau sekitar 70,26 persen. Sementara kebutuhan nonmakanan sebesar Rp278.236 atau 29,74 persen.
BPS mencatat persentase penduduk miskin Kaltim pada Maret 2026 sebesar 5,14 persen, turun dari 5,19 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin juga turun sekitar 1.400 orang menjadi 200,64 ribu orang.
Namun cerita berbeda muncul ketika angka tersebut dibedah berdasarkan wilayah.
Kemiskinan di perkotaan turun dari 4,31 persen menjadi 4,15 persen. Sebaliknya, kemiskinan di perdesaan justru meningkat dari 7,24 persen menjadi 7,42 persen.
Jumlah penduduk miskin di perdesaan bertambah sekitar 2.140 orang, dari 85,09 ribu menjadi 87,23 ribu orang.
Kepala BPS Kaltim Mas’ud Rifai menjelaskan angka Rp935.662 tidak dibuat berdasarkan perkiraan kebutuhan hidup secara sembarangan. Penghitungan menggunakan metodologi statistik yang mengacu pada standar pengukuran kemiskinan.
Untuk komponen makanan, BPS menggunakan standar kebutuhan energi 2.100 kilokalori per orang per hari. Karena itu, angka tersebut tidak bisa langsung disamakan dengan batas pendapatan atau standar hidup layak.
Mas’ud bahkan mengakui bahwa jika menggunakan persepsi masyarakat sehari-hari, nominal tersebut memang terasa tidak mencukupi. Namun BPS membutuhkan batas statistik yang objektif untuk mengukur kemiskinan secara konsisten.
Persoalan menjadi lebih kompleks karena biaya hidup di Kaltim tidak seragam.
Harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga biaya distribusi barang dapat berbeda antara Samarinda dan daerah pedalaman. Karena itu, angka rata-rata provinsi tidak selalu menggambarkan pengalaman setiap keluarga.
Pengamat ekonomi Kaltim Purwadi Purwoharsojo sebelumnya mempertanyakan relevansi angka tersebut jika digunakan untuk membaca kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup secara riil. Ia menilai perbedaan biaya hidup antardaerah perlu menjadi perhatian.
Data BPS menunjukkan paradoks lain.
Perekonomian Kaltim pada triwulan I 2026 tumbuh 2,99 persen secara tahunan. Tingkat pengangguran terbuka Februari 2026 juga turun menjadi 5,27 persen. Namun pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya mengangkat kondisi masyarakat perdesaan.
BPS menyebut tekanan pada sektor pertanian pangan dan perkebunan rakyat menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Kondisi ini penting karena masyarakat perdesaan masih banyak bergantung pada sektor tersebut.
Dengan demikian, pertanyaan mengenai kemiskinan Kaltim tidak berhenti pada apakah persentasenya turun atau naik.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang mengalami perbaikan, dan siapa yang masih tertinggal?
Sebab angka 5,14 persen mungkin terlihat kecil dalam grafik. Tetapi di balik angka itu terdapat sekitar 200 ribu warga yang masih hidup di bawah garis kemiskinan menurut ukuran statistik BPS.
Dan ketika kemiskinan perdesaan justru meningkat, pemerintah daerah menghadapi pekerjaan rumah yang tidak sederhana: memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya terlihat dalam laporan, tetapi juga terasa di meja makan warga.
Rp935 ribu mungkin sebuah angka statistik. Tetapi bagi masyarakat yang sedang menghitung uang untuk makan, ongkos, sekolah, listrik, dan kebutuhan sehari-hari, pertanyaannya jauh lebih nyata: cukupkah?