KEMBARA TIMUR, PENAJAM PASER UTARA – Sejumlah dinamika signifikan terjadi di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, seiring memasuki periode akhir tahun 2025. Pemerintah daerah terus melanjutkan upaya peningkatan pelayanan publik, menjaga stabilitas ekonomi lokal, dan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai tantangan — dari keamanan hingga bencana alam.
Pelayanan Publik hingga Sabtu untuk Masyarakat
Pemerintah Kabupaten PPU memperluas waktu pelayanan publik bagi masyarakat. Plt. Kepala BKPSDM Kabupaten Penajam Paser Utara, Ainie, menyatakan pelayanan seperti administrasi kependudukan dan layanan kesehatan kini dibuka hingga hari Sabtu, dengan jam kerja mingguan tetap sesuai ketentuan pemerintah.
“Pelayanan masyarakat kini dibuka dari Senin hingga Sabtu tanpa mengurangi produktivitas ASN, terutama untuk layanan langsung kepada masyarakat,” ujar Ainie.
Perubahan jam kerja ini tertuang dalam surat edaran bupati sejak 17 Juni 2025, termasuk pengaturan internal OPD untuk memastikan layanan tetap maksimal.
Inflasi dan Harga Pangan Menjelang Libur Akhir Tahun
Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, harga bahan pokok di pasar tradisional PPU mengalami tekanan inflasi. Pantauan pedagang menunjukkan kenaikan harga bawang merah dari sekitar Rp30.000/kg menjadi Rp58.000/kg, sementara bawang putih naik menjadi sekitar Rp39.000/kg.
Lonjakan harga kebutuhan pokok ini dipengaruhi oleh permintaan yang meningkat dan pasokan yang masih bergantung pada pengiriman dari luar daerah. Meski demikian, pihak terkait terus memantau distribusi agar stabilitas harga tetap terjaga.
Pendapatan Daerah Bergeliat Sejalan Pengerjaan IKN
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah PPU juga memberi dampak positif pada perekonomian lokal. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Penajam Paser Utara, Hadi Saputro, mengatakan sejumlah proyek infrastruktur IKN yang kembali berjalan mulai menggeliatkan penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
“Realitas PBJT, termasuk sektor makan-minum, hotel, dan jasa hiburan, kini menunjukkan tren positif meskipun pelaksanaan realisasinya bertahap,” ujar Hadi.
Kondisi ini memberikan harapan bahwa target penerimaan PAD dari sektor tersebut dapat tercapai hingga akhir tahun 2025.
Wujudkan Kesiapsiagaan Bencana Secara Terpadu
Mengantisipasi potensi bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla) saat musim kemarau, Pemerintah Kabupaten PPU memperkuat koordinasi lintas sektoral. Sekda PPU Tohar mengatakan pemerintah wilayah bekerja sama dengan TNI, Polri, relawan, dan perusahaan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.
“Koordinasi ini penting untuk meminimalisasi dampak bencana alam yang mungkin terjadi,” ujar Tohar
Pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana dilakukan secara berkala untuk memastikan kesiapan personel dan alat dalam merespons situasi darurat.
UMK dan Penciptaan Lapangan Kerja
Peningkatan kesejahteraan pekerja juga menjadi fokus di PPU. Upah Minimum Kabupaten (UMK) PPU ditetapkan naik menjadi Rp4.181.134 untuk tahun 2026, menetapkan wilayah ini sebagai salah satu yang memiliki UMK tertinggi di Kalimantan Timur. (Nomor Satu Kaltim)
Di tengah upaya peningkatan kualitas tenaga kerja, Pemerintah Kabupaten juga memfasilitasi pencari kerja melalui kegiatan Job Fair. Kepala Disnakertrans PPU, Marjani, menyebut event ini menyediakan lebih dari 1.100 lowongan dari berbagai sektor usaha dan memberi kesempatan bagi warga lokal untuk meningkatkan peluang pekerjaan. (*)
Berbagai Sumber