KEMBARA TIMUR– Di tengah desakan percepatan pembangunan dan kebutuhan infrastruktur yang masih menganga, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan DPRD akhirnya mengunci komitmen besar: menggelontorkan anggaran Rp1,8 triliun lewat skema Kontrak Tahun Jamak. Putusan ini lahir dalam suasana sidang paripurna yang berjalan relatif singkat namun sarat agenda strategis.
Rapat Paripurna ke-XI di Ruang Sidang Utama DPRD Kutai Timur, Bukit Pelangi, Jumat, 21 November 2025, menjadi panggung finalisasi belanja jangka panjang pemerintah daerah. Melalui persetujuan bersama, eksekutif dan legislatif merapikan prioritas pembangunan yang akan berjalan lintas tahun—mulai dari jalan dan jembatan, perbaikan drainase, hingga lanjutan pembangunan pelabuhan dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, menyebut skema multiyears ini sebagai “jalan pintas” yang paling realistis untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur daerah muda seperti Kutai Timur. Ia menyinggung usia Kutim yang baru 26 tahun dan masih berkutat pada kebutuhan dasar yang belum sepenuhnya terpenuhi.
“Kita memberi porsi lebih besar kepada sektor infrastruktur. Harapannya dalam lima tahun terakhir ini, capaian infrastruktur Kutim bisa berada pada angka 60 sampai 70 persen. Dengan begitu, Kutim lebih siap melaju,” ujar Ardiansyah dalam sambutannya.
Selain infrastruktur dasar, alokasi anggaran multiyears turut disiapkan untuk pembangunan Balai Latihan Kerja, Mal Pelayanan Publik, UMKM Centre, dan fasilitas penunjang pertahanan wilayah. Rangkaian proyek ini disebut menjadi fondasi layanan publik yang lebih modern.
Ardiansyah juga menyampaikan apresiasi kepada Badan Anggaran DPRD Kutim yang telah membuka ruang diskusi hingga kesepakatan tercapai. Ia menegaskan bahwa seluruh proyek jangka panjang akan dijalankan bertahap, dengan pengawasan ketat dan prinsip transparansi.
“Pelaksanaan proyek MYC akan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat,” tuturnya. (Adv)