Serapan APBD Seret, Wabup Mahyunadi Ikuti Rapat Kemendagri untuk Tekan Akselerasi Belanja
KEMBARA TIMUR – Menjelang penutupan tahun anggaran, pemerintah daerah di seluruh Indonesia kembali berlomba menyelesaikan realisasi belanja APBD yang menumpuk di ujung kalender. Fenomena “kejar tayang” ini bukan hal baru, namun tahun 2025 menunjukkan gejala lebih serius: serapan anggaran masih tertahan jauh dari target, sementara waktu tinggal sebulan.
Situasi itu menjadi sorotan dalam rapat virtual Kementerian Dalam Negeri, Senin (17/11/2025), yang turut diikuti Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim), Mahyunadi, bersama Asisten Ekobang Setkab Kutim Noviari dan perangkat daerah terkait. Kehadiran mereka, kata Mahyunadi, merupakan bagian dari upaya memperbaiki koordinasi internal yang selama ini kerap menjadi penghambat percepatan belanja daerah.
Dalam pertemuan itu, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir memaparkan kontradiksi antara capaian pendapatan dan realisasi belanja. Pendapatan, katanya, relatif berjalan baik. Namun belanja daerah di banyak wilayah masih berkutat di angka rata-rata 60 persen.
“Waktu kita hanya tersisa satu bulan. Saya minta masing-masing daerah segera melihat hal-hal apa yang perlu dipercepat dan mana yang harus dikoordinasikan kembali,” ujarnya. Ia berharap minimal realisasi 2025 dapat menyamai capaian nasional pada 2024 yang rata-ratanya mencapai 92 persen.
Tomsi juga mengingatkan bahwa pola pengerjaan yang menumpuk di akhir tahun harus diakhiri. Menurutnya, perencanaan yang kurang presisi membuat banyak program baru bergerak ketika tahun hampir selesai.
Mahyunadi yang mengikuti seluruh catatan dan instruksi Kemendagri menyatakan akan segera memperkuat koordinasi antarperangkat daerah di Kutim. Ia menilai percepatan hanya mungkin terjadi jika masing-masing dinas menutup celah keterlambatan dan memperjelas alur kerja.
“Semua arahan sudah kami catat. Pemkab akan bergerak cepat menyesuaikan langkah agar serapan Kutim tidak ikut tertinggal,” ujar Mahyunadi setelah rapat.(adv)
