Basuni Ungkap Akar Masalah Digitalisasi Desa: “Data Tidak Faktual, Sinyal Juga Lemah”
KEMBARA TIMUR – Gelombang digitalisasi yang diharapkan mempercepat pelayanan publik di desa-desa Kutai Timur ternyata belum benar-benar menemukan pantainya. Di banyak tempat, upaya itu seperti tersangkut pada dua karang besar: sinyal internet yang tersendat dan data kependudukan yang tak pernah sepenuhnya sinkron dengan kenyataan lapangan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMDes) Kutim, Muhammad Basuni, mengakui bahwa ambisi untuk membawa desa masuk ke ruang pelayanan berbasis teknologi masih harus berhadapan dengan persoalan paling dasar. “Kendala mereka itu memang di sinyal internet, dan yang kedua basic-basic pelayanan, terutama data kependudukan, yang masih banyak hambatannya,” ujarnya, Jumat 14 Ovember 2025.
Di sejumlah desa, laporan keuangan yang kini wajib terhubung langsung dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) kerap tak bisa dikirim tepat waktu karena jaringan yang terputus-putus. Banyak desa akhirnya mengandalkan perangkat satelit seperti Starlink agar pekerjaan tak berhenti di tengah jalan. “Memang sinyal desa agak lemah, tapi mereka banyak memakai Starlink untuk pelaporan karena SIPD sudah terkoneksi sampai pusat,” kata Basuni.
Namun, ada masalah lain yang lebih sunyi tapi lebih mengganggu: ketidakcocokan data penduduk. Basuni menyebut data administrasi kerap tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Desa menganggap memiliki sekian jumlah penduduk, namun daftar itu tak selalu menggambarkan siapa yang benar-benar tinggal, bekerja, atau menetap di wilayah itu.
“Terus terang, data penduduk yang tersedia itu tidak update. Banyak warga, terutama pekerja Perkebunan yang KTP-nya masih Jawa atau NTT, tapi tinggalnya di desa sini,” ujarnya.
Ketimpangan data ini membuat perencanaan pembangunan tak punya pijakan yang kuat. Program untuk kesehatan, pendidikan, hingga layanan dasar lainnya kerap meleset sasaran karena desa tidak benar-benar tahu berapa dan siapa yang harus dilayani. “Data seperti itu belum bisa dipakai untuk perencanaan karena tidak faktual,” Basuni menutup pembicaraan.(adv/Q)
