Ekraf Kutim Dinilai Perlu OPD Mandiri, Dispar: “Dukungan Ada, Tapi Anggaran Bicara”

KEMBARA TIMUR – Di balik geliat pelaku ekonomi kreatif Kutai Timur (Kutim), ada perdebatan panjang yang tak kunjung selesai: apakah sektor Ekraf perlu dipisahkan dari Dinas Pariwisata dan berdiri sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersendiri. Ide itu berulang kali mencuat dalam forum-forum resmi, namun hingga kini masih sebatas wacana yang membutuhkan kajian lebih dalam.

Akhmad Rifanie, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif pada Dinas Pariwisata (Dispar) Kutim, termasuk pejabat yang melihat kemungkinan pemisahan itu sebagai jalan untuk memperkuat ekosistem kreatif. Namun ia sadar, membentuk dinas baru bukan sekadar soal dukungan, melainkan persoalan kemampuan daerah menanggung konsekuensinya.

“Kalau kami sih mendukung saja. Tapi membuat sebuah dinas itu panjang prosesnya. Dampaknya pasti ke anggaran,” kata Rifanie di ruang kerjanya kemarin.

Rifanie menyebut pembentukan OPD bukan hanya soal memisahkan urusan administrasi. Ada struktur baru, kebutuhan pejabat baru, hingga biaya operasional yang harus ditanggung pemerintah daerah. Sebuah langkah yang menuntut kesiapan fiskal dan penguatan regulasi. “Harus ada Perda, ada payung hukum yang mengatur pembentukannya,” ujarnya.

Meski demikian, Rifanie tidak menutup mata bahwa Ekraf memiliki dinamika yang berbeda dengan pariwisata. Keduanya saling menguatkan, tetapi juga punya kebutuhan kebijakan yang tak selalu sejalan. Ia mencontohkan, kuliner, kriya, hingga seni pertunjukan sering menjadi elemen pendukung destinasi wisata, namun di luar itu, subsektor Ekraf bergerak dengan karakter pasar dan inovasi yang lebih luas.

“Kalau saya pribadi, supaya lebih fokus, ya buat saja OPD baru,” katanya sembari menekankan bahwa keputusan itu mesti berbasis pertimbangan komprehensif. “Strukturnya kan nanti masih baru, pejabatnya juga baru. Itu harus dihitung benar.”

Wacana pemisahan Ekraf dari Dispar seperti berhenti di simpang. Di satu sisi, ada optimisme untuk mempercepat akselerasi industri kreatif. Di sisi lain, kemampuan anggaran daerah menjadi batu uji yang menentukan apakah ide itu akan melaju atau tetap menjadi perbincangan musiman.(advQ)

Exit mobile version