Pemkab Kukar Berupaya Maksimal Perjuangkan Honorer yang Tidak Lolos
KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan tenaga honorer yang belum berhasil dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Dalam pelantikan PPPK Tahap I yang digelar di Stadion Aji Imbut, Tenggarong Seberang, Senin (26/5/2025), Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan bahwa pihaknya tak akan tinggal diam dan terus mencari solusi bagi peserta yang masuk kategori R2, R3, dan TMS (Tidak Memenuhi Syarat).
Pelantikan ini menjadi momen penting bagi 3.870 tenaga honorer yang akhirnya mendapatkan kepastian status sebagai PPPK. Namun, dari total peserta yang mengikuti seleksi, masih ada 534 orang dalam kategori R2 dan R3 serta 990 lainnya yang tergolong TMS.
Mengacu pada surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan KemenPAN-RB, tenaga honorer yang masuk kategori TMS tidak lagi bisa diakomodasi sebagai pegawai pemerintah. Meski begitu, Pemkab Kukar tidak tinggal diam dan terus berupaya agar mereka tetap memiliki peluang untuk bekerja.
“Kami tahu banyak tenaga honorer yang resah dengan status ini, tetapi kami tidak akan berhenti memperjuangkan mereka. Saat ini, kami terus berkomunikasi dengan BKN dan KemenPAN-RB untuk mencari solusi terbaik,” ujar Edi.
Selain itu, Pemkab Kukar telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2025 untuk menghadirkan opsi bagi tenaga honorer yang belum lolos. Langkah ini dilakukan agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian serta tetap berkontribusi bagi daerah.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga honorer tetap memiliki kesempatan bekerja, baik sebagai PPPK maupun dalam skema lain yang memungkinkan mereka tetap berdaya,” tambahnya.
Edi menegaskan bahwa Pemkab Kukar akan terus mengawal kebijakan dan anggaran untuk memastikan tenaga honorer mendapatkan kepastian masa depan. Ia berharap bahwa setiap tenaga honorer yang telah lama mengabdi bisa mendapatkan peluang terbaik untuk tetap bekerja di lingkungan pemerintahan.
“Dengan kerja keras dan komunikasi yang terus dilakukan, harapan kami adalah memastikan tidak ada tenaga honorer yang merasa ditinggalkan,” tutupnya. (adv/rh)
