SAMARINDA, KEMBARA TIMUR – Agusriansyah Ridwan, politisi muda dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), semakin memperkuat perannya di DPRD Kalimantan Timur (Kaltim). Dalam struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) periode 2024-2029 yang baru ditetapkan, Agusriansyah menduduki posisi strategis sebagai Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan anggota Komisi 4 yang membidangi kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kesehatan.
Penetapan AKD dilakukan melalui sidang paripurna ke-9 DPRD Kaltim, yang dipimpin Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud, di Gedung B, Selasa, 24 Desember 2024. Dalam pidatonya, Agusriansyah menekankan pentingnya pembentukan regulasi yang berpihak pada masyarakat luas.
“Peraturan daerah adalah fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Kami di Bapemperda akan memastikan setiap kebijakan yang dirancang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret,” ujar Agusriansyah selepas paripurna.
Sebagai Wakil Ketua Bapemperda, Agusriansyah juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi. Menurutnya, partisipasi publik adalah elemen kunci dalam menciptakan regulasi yang inklusif dan responsif.
“Legislasi yang baik harus mendengar suara masyarakat. Tanpa itu, peraturan hanya menjadi dokumen tanpa dampak nyata,” katanya.
Di Komisi 4, Agusriansyah menghadapi tantangan besar dalam mengawal isu pendidikan dan kesehatan, dua sektor yang kerap menjadi sorotan di Kalimantan Timur. Ia menyoroti pentingnya pemerataan akses, terutama bagi masyarakat di wilayah pelosok.
“Pembangunan sumber daya manusia adalah prioritas, terutama di tengah momentum bonus demografi. Generasi kita harus dipersiapkan untuk menghadapi persaingan global,” ungkapnya.
Selain itu, Agusriansyah menegaskan pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja di semua sektor. “Kesejahteraan dan perlindungan hukum bagi tenaga kerja harus menjadi perhatian utama, karena mereka adalah pilar ekonomi daerah,” tambahnya.
Dengan pengalaman dan semangat muda, Agusriansyah diharapkan membawa perspektif progresif dalam melaksanakan tugasnya. Ia bertekad memastikan kebijakan yang dihasilkan DPRD Kaltim memberikan dampak nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.
“Tugas kami tidak hanya menghasilkan kebijakan, tetapi memastikan kebijakan itu berdampak. Pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan adalah pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Agusriansyah juga optimistis perannya di AKD DPRD Kaltim akan menjadi momentum untuk memperkuat visi pembangunan berkelanjutan di daerah. “Ini bukan soal jabatan, tetapi tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan membawa manfaat langsung bagi rakyat,” katanya.(*)