DPRD Kaltim Dorong Evaluasi Rutin Belanja Proyek Barang dan Jasa untuk Menghindari Silpa

KEMBARA TIMUR – DPRD Kaltim mendorong Biro Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemprov Kaltim untuk melakukan evaluasi rutin terhadap proses lelang, terutama pada proyek-proyek berskala besar.

Hal itu bertujuan agar semua anggaran dapat terserap baik, barang dan jasa juga terpenuhi sesuai kebutuhan. Disampaikan Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, pengadaan barang dan jasa memiliki potensi besar dalam mengurangi risiko terjadinya Silpa.

“Proses lelang harus dijalankan dengan lebih efisien, agar tidak ada proyek yang terlambat atau gagal. Kami juga meminta OPD Kaltim yang capaian daya serapnya masih rendah untuk meningkatkan kinerjanya,” ujar Seno,Senin (13/11/2023).

Seno Aji mengatakan, dengan terus mengawal sebuah proyek dari proses lelang pengadaan barang dan jasa, dapat mengantisipasi rendahnya daya serap anggaran pada APBD Kaltim. Sehingga evaluasi terhadap proses lelang harus ada untuk mencegah angka sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) yang tinggi pada akhir tahun.

Saat ini, lanjut dia, DPRD Kaltim telah mengalokasikan sekitar Rp675 miliar untuk mengantisipasi Silpa pada APBD 2023. Dengan harapan serapan anggaran dapat optimal pada tahun 2024 dan tahun tahun anggaran berikutnya.

Adapun untuk tahun anggaran 2024, ia mendorong agar Pemprov terus melakukan evaluasi mulai dari perencanaan, lelang dan tahapan selanjutnya untuk sebuah pengerjaan untuk mengurangi kemungkinan Silpa.

“Harus dirancang sebelum dimulai. Kami meyakini bahwa langkah ini akan memberikan hasil positif pada tahun 2024. Jangan sampai serapan anggaran rendah dan terjadi Silpa,” pungkasnya.(adv/y).