KEMBARA TIMUR – Sektor kelapa sawit memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia, namun sayang, nasib mayoritas petani kelapa sawit di negeri ini masih suram. Mereka masih menjadi kelompok miskin dan marginal, bahkan kerap terlindas oleh perubahan zaman.
Sebagai organisasi yang lahir dari masyarakat petani, Forum Petani Kelapa Sawit (FPKS) Kalimantan Timur (Kaltim) konsisten untuk membela petani sawit swadaya serta terus memperjuangkan hak-hak dan kesejahteraannya.
FPKS hidup dan terus bergerak bersama petani kelapa sawit. Melakukan advokasi, pendampingan, dan upaya pendekatan persuasif untuk menjalin sinergitas program bersama stakeholder di Kaltim.
Teranyar, Ketua Umum DPP FPKS Kaltim Asbudi, ST, MT melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim Mujakir beserta jajaran pejabat eselon 3 dan 4 lingkup Disbun Pemprov Kaltim, di ruang rapat Hevea Disbun Kaltim, Selasa (29/8/2023) siang.
“FPKS jaya, petani sejahtera,” ucap Asbudi.
Untuk program kerja, pemaparan disampaikan oleh Sekjen DPP FPKS Kaltim Didi Amiesta. Antara lain:
1. Pembentukan DPW FPKS Kaltim
2. Pendataan anggota berbasis data base
3. Penguatan kelembagaan
4. Pelayanan dan pembinaan teknis budidaya pasca panen dan pengolahan hasil
5. Perlindungan advokasi dan penanganan konflik gangguan usaha
6. Pembentukan unit pelayanan kebutuhan sarana produksi dan perbenihan
7. Memfasilitasi Kemitraan dengan perkebunan besar swasta
8. Memperjuangkan Kesetaraan Harga TBS bagi petani swadaya.
Dari pemaparan program tersebut, Kadis Disbun Kaltim sangat apresiatif, terutama dalam fasilitasi kemitraan. Ia memperkenankan FPKS untuk menjadi peserta dalam Tim Penetapan Harga TBS.
Tak hanya itu, Disbun Kaltim juga akan memfasilitasi dan mengikutsertakan program pelatihan petani yang tergabung dalam FPKS Kaltim. (*).