(Foto Facebook sangatta_update)
Kembaratimur.com – Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Kutim Bergerak menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Kutai Timur (Kutim), Bukit Pelangi, Senin (11/4/22).
Dalam aksinya, mahasiswa membawa 11 tuntutan yang meliputi isu nasional dan daerah, antara lain menolak penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, wacana Presiden, Joko Widodo tiga periode.
Selanjutnya, mahasiswa menolak serta meminta segera batalkan kenaikan PPn 11%, BBM dan usut tuntas penyebab kelangkaan pertalite serta solar, meminta untuk segera sahkan RUU PKS tanpa dipreteli, dan RUU Masyarakat Hukum Adat.
Untuk isu daerah, mahasiswa meminta mewujudkan keadilan, dan kebebasan dalam perguruan tinggi di Kabupaten Kutim. Lalu mendesak Pemerintah Kabupaten Kutim sesegera mungkin memaksimalkan reformasi birokrasi demi meningkatkan kualitas, dan inovasi pelayanan publik.
Berikutnya, mahasiswa meminta Pemkab Kutim agar memprioritaskan, dan mendukung sektor pertanian dalam menciptakan produktivitas, komoditas unggulan berlandaskan agribisnis-agroindustri, hingga ketahanan pangan yang memadai.
Poin lainnya, yakni mendorong Pemerintah Kutim melakukan investigasi ke industri ekstraktif yang diduga melakukan pelanggaran lingkungan.
Selanjutnya, meminta Pemkab Kutim agar secepatnya menyelesaikan produk hukum ketenagakerjaan secara partisipatif, yang melibatkan seluruh lapisan angkatan kerja.
Tuntutan lainnya, yaitu mendesak Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mencabut Izin Usaha Toko Modern yang melanggar peraturan kepala daerah. Kemudian menuntut pemerintah agar memulihkan hak-hak korban banjir, serta menyusun rencana penanggulangan bencana hingga deklarasikan darurat iklim di Kabupaten Kutim.
Terakhir, mahasiswa meminta adanya investigasi praktik kartel, dan penyebab utama terjadinya kelangkaan minyak goreng di Kabupaten Kutim. (*).